Desa Gunungpring

Muntilan – Perangkat Desa Gunungpring bersama para kepala dusun turut ambil bagian dalam Karnaval Muntilan yang digelar Jumat (22/8/2026) dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Bukan sekadar ajang unjuk kreativitas kostum, rombongan dari Gunungpring memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait karut-marutnya penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belakangan ramai dikeluhkan warga.

Dalam barisan karnaval, sejumlah peserta tampil dengan kostum menyerupai warga kurang mampu sehari-hari, lengkap membawa papan-papan bertuliskan keluhan seputar data kesejahteraan mereka. Beberapa papan bertuliskan sindiran tajam, seperti gambaran rumah dua lantai dan mobil pribadi yang justru tercatat sebagai keluarga prioritas bantuan, sementara ada pula yang mempertanyakan kebingungan warga yang tiba-tiba masuk desil 6, hingga sindiran soal "desil 1" yang disebut-sebut justru ditempati kalangan berada.

Salah satu pegawai Kantor Desa Gunungpring, Garin Nugroho, yang ikut dalam barisan menyampaikan bahwa aksi ini murni sebagai bentuk penyampaian keresahan warga, bukan untuk menyalahkan pihak tertentu. Ia menegaskan posisi perangkat desa dalam sistem pendataan ini sebatas operator, bukan penentu akhir kelayakan seseorang menerima bantuan.

"Kami di desa ini cuma operator, bukan Tuhan yang menentukan desil," ujar Garin di sela-sela karnaval.

Menurutnya, keluhan semacam ini setiap hari diterima jajaran perangkat desa dari warga yang datang ke kantor desa untuk mempertanyakan status kesejahteraan mereka yang dinilai tidak sesuai kondisi riil di lapangan. Lewat penampilan simbolis di karnaval, ia berharap aspirasi warga bisa lebih didengar oleh pemerintah di atasnya, sekaligus menjadi bentuk edukasi kepada masyarakat luas bahwa persoalan ini bukan hanya dialami warga Gunungpring semata.

Polemik soal ketidaksesuaian desil DTSEN memang belakangan menjadi sorotan nasional. Anggota Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, sempat mengingatkan bahwa kekeliruan penetapan desil berisiko membuat penyaluran bansos dan bantuan pendidikan salah sasaran, sebab warga yang sebenarnya berhak justru bisa tersingkir dari daftar penerima akibat perubahan data yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi riil mereka. Kasus yang sempat viral, seorang tukang becak yang datanya tiba-tiba berubah dari desil 1 ke desil 9 sehingga anaknya terancam kehilangan akses bantuan kuliah, sering dijadikan contoh nyata dari persoalan ini.

Secara sistem, DTSEN mengelompokkan rumah tangga ke dalam sepuluh tingkatan kesejahteraan. Kelompok desil 1 sampai 4 pada dasarnya masuk kategori 40 persen rumah tangga dengan kondisi ekonomi terendah dan menjadi sasaran utama program seperti PKH dan bantuan pangan, sedangkan desil 5 lebih diarahkan untuk program jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu. Adapun desil 8 sampai 10 semestinya diisi kelompok yang secara ekonomi sudah mapan dan dianggap mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Masalahnya, di lapangan banyak keluarga yang merasa kondisi ekonominya masih pas-pasan namun justru tercatat di desil atas, sebuah keganjilan yang bisa dipicu oleh kepemilikan aset tertentu, status pekerjaan formal anggota keluarga, atau data yang sudah lama tidak diperbarui.

Aksi simbolis warga Gunungpring dalam balutan kemeriahan karnaval ini pun mendapat perhatian warga yang menyaksikan di sepanjang rute. Selain menghibur, penampilan tersebut dinilai berhasil menyampaikan pesan sosial yang relevan dengan keresahan banyak keluarga di berbagai daerah, tidak hanya di Muntilan.

Perangkat Desa Gunungpring berharap, aspirasi yang disampaikan lewat karnaval ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk terus mengevaluasi akurasi data DTSEN, sehingga bantuan sosial benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.